23 Februari 2012 08:41:12 WIB
Reporter : -

Jakarta - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku ada dua aliran dana mencurigakan yang masuk ke rekening dua orang Menteri KIB II. Pengakuan PPATK ini dinilai justru membocorkan strategi pengungkapan perkara. Wajar jika KPK meminta PPATK agar tidak banyak bicara.

"Kerjaan PPATK itu bukan untuk untuk berbicara ke publik. Transaksi mencurigakan tidak selalu identik dengan tindak pidana. Namun, kalau sudah diumumkan ke publik justru seolah-olah sudah menunjukkan tindak pidana. PPATK harus menjaga etika itu," jelas pengamat hukum pidana UII Jogjakarta Mudzakir saat dihubungi INILAH.COM, Kamis (23/2/2012).

Menurut Mudzakir, jika semua hal diumumkan ke publik, justru akan menimbulkan persoalan lagi. Seperti adanya transaksi mencurigakan 2000 anggota DPR. Bagi Mudzakir, transaksi-transaksi itu bisa saja hanya transaksi biasa. Bahkan, jika PPATK menyebut 2000, bisa saja yang terjerat hanya 2 atau 3. Sebab, tidak semua transaksi yang dilaporkan PPATK memenuhi unsur tindakan pidana berupa money laundring atau pencucian uang.

"Kalau dari transaksi itu belum masuk ranah pidana, maka harus dicari fakta dulu. Bisa jadi nantinya hanya 2 atau 3 yang dianggap memenuhi unsur," terangnya.

Lebih lanjut, Mudzakir mengatakan, koordinasi antara PPATK dan KPK harus sinergis dan tertutup. PPATK sebagai penyuplai informasi dan KPK yang melakukan penelusuran unsur pidana.

"PPATK harus koordinasi. Serahkan dugaan transaksi itu. Lalu misalnya setelah 1 bulan bisa koordinasi ke KPK menanyakan bagaimana perkembangan kasus itu. Apa yang bisa PPATK bantu untuk menindak lanjuti. Seharusnya begitu," katanya.

Menurutnya, itu lebih baik ketimbang PPATK melempar masalah ini ke publik. Sebab, persoalan hukum harus ada bukti dan fakta baru berbicara. "Kalau dipolitik, itu kan berbicara dulu. Kalau salah bisa meralat ucapannya. Tapi kalau hukum pidana, harus ada bukti dan fakta dulu baru berbicara," katanya. [gus]