Ini Hasil Mediasi antara JOB PPEJ dengan Warga Bulurejo Tuban

Selasa, 06 Maret 2018 10:35:19
Reporter : M Muthohar
Ini Hasil Mediasi antara JOB PPEJ dengan Warga Bulurejo Tuban

Tuban (beritajatim.com) - Operator Minyak dan Gas Bumi (Migas) Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ) melakukan pertemuan dengan warga Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban yang dimediasi oleh DPRD setempat, Senin (5/3/2018).
 
Pertemuan sebagai tindak lanjut dari warga yang meminta adanya kompensasi dari perusahaan JOB PPEJ lapangan Mudi, Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban berlangsung di kantor Kecamatan Rengel, Tuban. Mediasi antara warga yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GNBI dengan JOB PPEJ itu dipimpin langung oleh ketua DPRD bersama Komisi A.
 
Dalam mediasi itu, pihak JOB PPEJ yang diwakili Akbar Pradima, Field Administraition Superintendent (FAS) menjelaskan kepada perwakilan warga dan juga LSM GNBI bahwa mekanisme terkait kompensasi. Ditegaskan, sejak tahun 2016 memang sudah tidak ada lagi kompensasi dampak flare.
 
"Pemberian kompensasi itu harus berdasarkan data dari kajian ilmiah. Dan semua itu ada mekanisme dan aturannya. Karena itu uang negara, semuanya akan diaudit," terang Akbar Pradima, saat bertemu warga Desa Bulurejo.

Akbar menegaskan, jika terdapat adanya pelanggaran terkait dengan aturan lingkungan secara otomatis keberadaan JOB PPEJ akan langsung berhadapan dengan aparat. Pasalnya, berdasarkan peraturan dan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga independent ITS bahwa tidak ada lagi dampak flare dari operasional yang dilakukan oleh perusahaan.

"Kami bukan tidak peka dengan sosial, kami selalu marah kalau ada aturan yang dilanggar oleh pekerja. Kalau memang bisa membuktikan berdasarkan data adanya dampak flare silahkah dilaporkan, biar semuanya fair," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, JOB PPEJ juga menjelaskan, meski tidak lagi memberi kompensasi damnpak flare, namun JOB tetap menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) kepada Desa Bulurejo sebagai desa ring dua dari operasional perusahaan. Pada tahun 2016 dana untuk Desa Bulurejo sebesar sekita Rp 300 juta dan tahun 2017 hampir Rp 204 juta.

"Desa Bulurejo ini merupakan salah satu dari sebelas desa binaan kami, temasuk di Bojonegoro. Dana bantuan CSR yang telah kami kucurkan itu bisa pertanggungjawaban secara hukum dan bisa dicek secara langsung, ini berdasarkan data, bukan hanya katanya," tambah Akbar Pradima kepada warga.

Sementara Miyadi, Ketua DPRD Tuban yang memimpin proses mediasi mengatakan antara warga Desa Bulurejo yang melibatkan LSM GNBI dengan JOB PPEJ tersebut merupakan langkah pertama. Sehinga akan dilakukan pertemuan lanjutan dengan melibatkan Pertamina Pusat dan juga SKK Migas untuk menyelesaikan permasalahan itu.

"Pertemuan ini sebagai langkah tahap awal untuk melakukan mediasi. Dalam mediasi seperti ini kami berharap ada titik temu kapan akan dilakukan pertemuan lagi. Nanti akan kita undang semunya, termasuk dari SKK Migas, JOB PPEJ, warga Bulurejo dan juga LSM yang mendampingi," kata Miyadi, Ketua DPRD Tuban.

Ketika proses pertemuan berlangsung, sempat diwarnai ketegangan antara LSM GNBI dengan Ketua DPRD Tuban. LSM menolak imbauan Ketua DPRD supaya membawa data-data lengkap saat pertemuan selanjutnya guna menguatkan tuntutan mereka yang meminta kompensasi flare.[mut/kun]

Tag : blok tuban, JOB P-PEJ

Berita Terkait

Komentar

Kanal Berita Migas