Lebih Salur DBH Migas Numpuk di Pemkab Bojonegoro

Jum'at, 02 Maret 2018 15:20:01
Reporter : Tulus Adarrma
Lebih Salur DBH Migas Numpuk di Pemkab Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memiliki kewajiban untuk mengembalikan lebih salur Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi ( DBH Migas). Lebih salur tersebut sesuai dengan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dana lebih salur yang harus dikembalikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada pemerintah pusat mulai terhitung sejak tahun 2014 hingga 2017. Pelunasan lebih salur DBH Migas itu senilai Rp550 miliar.

"Lebih salur tahun 2016 ada sekitar Rp281,6 Miliar yang harus kita kembalikan," kata Kepala Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Anang Prasetyo Adi, Jumat (2/3/2018).

Dari total Rp550 miliar tersebut, tahun 2017 baru dibayarkan sebesar Rp60 Miliar. Masih ada sisa Rp490 Miliar yang akan dibayar bertahap pada tahun 2018 dan 2019 mendatang.

"Untuk lebih salur DBH Migas tahun 2016, kami masih mengajukan keringanan lagi kepada Kementrian Keuangan. Karena, beban lebih salur sebelumnya masih terbilang besar," ungkapnya.

Menurutnya, adanya lebih salur DBH Migas yang dibebankan Pemkab Bojonegoro sejak tahun 2014 lalu dikarenakan jatuhnya harga minyak mentah dunia. Selain itu, juga digunakan untuk cost recovery seluruh Lapangan Migas yang ada di Bojonegoro termasuk Lapangan Banyuurip, Blok Cepu. "Perkiraan, cost recovery paling besar dari Blok Cepu," pungkasnya. [lus/kun]

Tag : migas, pemkab bojonegoro

Berita Terkait

Komentar

Kanal Berita Migas