Perlu Regulasi Baru Pengelolaan Sumur Tua

Kamis, 08 Februari 2018 07:04:09
Reporter : Tulus Adarrma
Perlu Regulasi Baru Pengelolaan Sumur Tua
Sumur tua di Kecamatan Kedewan, Bojonegoro. [Foto: Tulus/bj.com]

Bojonegoro (beritajatim.com)-- Aturan pengelolaan energi sumber daya minyak dan gas bumi (migas) perlu perbaikan, khususnya bagi pengelolaan sumur minyak tradisional.

Saat ini pengelolaan sumur minyak tradisional masih menggunakan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Bumi Pada Sumur Tua.

Dalam Permen ESDM tersebut, pengelolaan sumur tua bisa dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan mengajukan surat permohonan kepada kontraktor atas rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui Pemerintah Provinsi.

Sementara dalam aturan baru Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat 1 dan 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Sedangkan dalam ayat 3 disebutkan, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

"Semua (pengelolaan industri migas) sekarang menjadi kewenangan pusat, harusnya diperbarui," ujar Kasi Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Timur, SW Maria M, Rabu (7/2/2018).

Sumur tua Wonocolo, di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro dikelola Pertamina Asset 4 Field Cepu. Karena dinilai sudah tidak memiliki nilai ekonomis dalam produksinya sehingga dikelola secara tradisional dengan melibatkan BUMD dan KUD.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan ini, menurutnya, masih sangat dibutuhkan. Sebab, jika tidak, lanjut dia, akan muncul banyak masalah.

"Jika daerah tidak diberikan kewenangan dalam pengelolaan sumur tua ditakutkan akan terjadi berbagai masalah," tambahnya saat melakukan rapat di Kantor Pemkab Bojonegoro.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispeinaker) Pemkab Bojonegoro, Agus Supriyanto mengatakan, adanya aturan yang membutuhkan perbaikan terhadap pengelolaan industri minyak dan gas bumi, khususnya sumur tua ini.

"Ke depan akan ada regulasi baru tentang perubahan Permen ESDM nomor 1 tahu 2008," ungkapnya.

Di dalam regulasi tersebut,kata dia, rekomendasi hanya akan diberikan Pemerintah Daerah. Sebab, lanjut dia, yang mengetahui tentang kondisi KUD maupun BUMD pengelola sumur tua adalah pemerintah daerah.

"Daerah yang lebih tahu apakah BUMD maupun KUD yang mengelola sumur tua itu sehat atau tidak," pungkasnya. [lus/air]

Tag : sumur tua wonocolo

Berita Terkait

Komentar

Kanal Berita Migas