Archandra Jelaskan Skema Gross Split Minyak ke Mahasiswa ITS

Sabtu, 25 Nopember 2017 08:00:50
Reporter : Fahrizal Tito
Archandra Jelaskan Skema Gross Split Minyak ke Mahasiswa ITS

Surabaya (beritajatim.com) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mejelaskan kondisi minyak cadangan di Indonesia dan luruskan pandangan mengenai adanya perubahan skema pembagian hasil minyak dan gas menjadi Gross Split dalam kuliah tamu bertema "Kesiapan Industri Dalam Negeri Dalam Penyediaan Infrastruktur Migas (Konsekuensi  Penetapan Kontrak Gross Split)" di Auditorium Sinar Mas, Departemen Teknik Industri ITS, Jumat (24/11/2017).

Dalam kegiatan Migas Goes To Campus yang digelar oleh Kementerian ESDM bekerjasama dengan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu Archandra mengungkapkan saat ini kondisi minyak di Indonesia hanya ada sebesar 3,3 miliar barel dan menduduki peringkat kedua terbawah di mata dunia. Sehingga kondisi itu diprediksikan hanya bisa memproduksi minyak dalam kurun waktu 11 tahun mendatang.

"Meskipun dengan kondisi sepeti itu bisa diperbaiki jika ada teknologi terbaru yang dapat menyerap minyak secara keseluruhan. Karena selama ini pengeboran hanya bisa menyerap minyak sebagian hal itu yang membuat perhitungan cost dalam penyediaan minyak di Indonesia," tutur Archandra.

Sedangkan skema perhitungan cost atau pembiayaan minyak di Indonesia yang beralih dari skema PSC Cost Recovery menjadi gross split. Ia menjelaskan bahwa PSC Cost Recovery atau pembagian hasil yang berasal dari biaya produksi dikurangi dengan biaya opreasi itu ibaratnya seorang petani yang memiliki sawah luas dan membutuhkan penggarap.

"Petani ialah representatif dari pemerintah, sementara penggarap adalah perusahaan migas atau kontraktor. Jadi pemerintah punya minyak tapi yang menggarap adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),” jelas Archandra.

Ia melanjutkan, dalam menggarap lahan pertanian, skema PSC cost recovery berarti semua biaya operasi beli bibit, perawatan, usir burung, dihitung sebagai biaya produksi. "Dan sisa dari biaya produksi tersebut, akan dibagikan hasil kepada antara pak tani dan para KKKS sesuai perjanjian. Jadi bisa dibayangkan hasil yang didapatkan pemerintah terbilang sedikit,” ujar pria asal Padang.

Oleh karena itu, tambahnya. Pemerintah akhirnya memutuskan mengubah skema PSC menjadi gross split, dengan harapan seluruh hasil produksi sawah yang diibaratkan sebagai migas, hasil produksinya akan dibagikan langsung antara petani dan penggarap.

"Tidak peduli berapa biaya operasi yang dikeluarkan dalam proses penggarapan. Artinya antara pemerintah dan KKKS langsung bagi hasil produksi,” ujarnya.

Ia mengatakan, prinsip dalam skema gross split ialah certainty yaitu pemberian intensif jelas dan terukur, simplicity yaitu mendorong bisnis proses kontraktor dan hulu migas (K3S) dan SKK Migas menjadi lebih sederhana dan akuntabel serta efficiency.

"Yakni mendorong kontraktor migas dan industri penunjung untuk lebih mampu menghadapi gejolak harga minyak tertentu. Sementara manfaatnya ialah memberikan hasil keekonomimian yang sama atau bahkan lebih baik dari skema Cost Recovery, mempercepat 1-2 tahun tahapan lapangan dan mendorong indsutri migas lebih kompetitif," paparnya.

Ditanya mengenai teknologi apa yang dibutuhkan Kementerian ESDM dalam mengatasi kebutuhan minyak di Indonesia, ia menjawab akan menantang ITS sebagai kampus teknologi.

“Saya ingin tantang mahasiswa ITS untuk bisa menciptakan teknologi yang mampu menghasilkan pengeboran yang mampu menghasilkan minyak minimum 20 persen dari keseluruhan minyak yang ada di Indonesia,” tandas Archandra. (ito/ted)

Tag : migas

Berita Terkait

Kanal Berita Migas