Komisi II DPRD Gresik Sidak Pengawasan Anggaran Desa

Kamis, 18 Mei 2017 19:07:46
Reporter : Deni Ali Setiono
Komisi II DPRD Gresik Sidak Pengawasan Anggaran Desa

Gresik (beritajatim.com) - Untuk kesekian kalinya Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik melakukan inspeksi mendadak, atau sidak terkait pengawasan anggaran desa. Dalam sidak itu, komisi yang membidangi pemerintahan itu melakukan sidak ke Kecamatan Duduksampeyan, Gresik.

Sidak yang dipimpin oleh Nur Saidah dari F-Gerindra itu juga didampingi lima orang anggota Komisi II DPRD Gresik. Kedatangan wakil rakyat tersebut diterima langsung oleh Camat Duduksampeyan, Suropadi beserta sekretaris camat dan beberapa kepala desa.

Dalam agenda sidak tersebut, Nur Saidah yang juga Wakil Ketua DPRD Gresik terlebih dulu memaparkan maksud kedatangan komisi II di Kecamatan Duduksampeyan. Dihadapan perangkat kecamatan dan kepala desa.

"Seperti biasa ini merupakan agenda rutin biasa dalam rangka pengawasan anggaran desa. Adapun sebelum melakukan kegiatan ini, komisi II setiap bulannya selalu mengagendakan rapat membahas aspirasi masyarakat yang masuk ke komisi II," ujarnya, Rabu (17/05/2017).

Usai memberikan pemaparan, politisi asal Partai Gerindra itu mempersilahkan Camat Duduksampeyan, maupun kepala desa untuk menyampaikan uneg-uneg mengenai permasalahan anggaran dana desa.

Di sela kedatangan Komisi II DPRD Gresik, Camat Suropadi menyatakan Kecamatan Duduksampeyan terdiri dari 23 desa, 39 dusun, 59 RW, dan 151 RT dengan jumlah 14.112 kepala keluarga (KK).

"Terkait dengan pelayanan, Kecamatan Duduksampayen sudah punya beberapa fasilitas penunjang. Diantaranya, pelayanan satu pintu dengan sistem digital untuk memudahkan pelayanan masyarakat," ujarnya.

Suropadi menambahkan, mengenai penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Des). Kecamatan Duduksampeyan mengklaim anggaran tahun lalu baik itu anggaran alokasi desa (ADD), serta dana bagi hasil sudah terserap semua.

"Semua sudah terserap malahan tahun ini sudah disampaikan ke semua kepala desa masing-masing," ungkapnya.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Ambeng-Ambeng, Kecamatan Duduksampeyan, Fachrudin menuturkan, dirinya menanyakan soal restrukturisasi perangkat desa yang baru. Pasalnya, dengan aturan itu dirinya tidak bisa berbuat banyak karena di desanya banyak perangkatnya yang sudah purna tugas.

"Kalau aturan sampai sekarang belum jelas lalu siapa yang akan nomboki terus dana untuk gaji bulanan perangkat desa," paparnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi II dari F-Partai Golkar, Asroin Widiana menjelaskan persoalan yang dialami sejumlah kepada desa mengenai banyaknya perangkat desa yang lowong sudah disampaikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Gresik.

"Keluhan saudara sudah saya sampaikan ke Bapemas termasuk diantaranya dana yang telat cair. Padahal, komisi II sudah merekomendasikan ke Pemkab Gresik secepat mungkin mencairkan dana tersebut," tukasnya.

Sementara, Jumanto dari F-PDIP lebih menanyakan soal tanda terima pencairan APB Des dari Camat. Selanjutnya, politisi dari PDIP itu juga mengevaluasi camat agar selalu diingatkan soal pencairan dana ADD dari pusat. "Kepala desa harus mengingatkan camatnya jika dana ADD sudah turun," pungkasnya. [adv/dny]

Tag : dprd gresik

Berita Terkait

Kanal Advetorial